RAPBD Banyuasin 2027 Diajukan, Belanja Daerah Capai Rp 2,40 Triliun
WartaCuan.com - Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja sebesar Rp 2,40 triliun. Rancangan tersebut disampaikan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin itu, agenda utama mencakup penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027.
Bupati Askolani hadir bersama Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., M.M. Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Banyuasin tahun mendatang.
Dalam nota pengantarnya, Askolani memaparkan kebijakan anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 juga menyesuaikan penataan kelembagaan perangkat daerah, yakni dari sebelumnya 51 menjadi 43 perangkat daerah.
Penyesuaian tersebut diikuti arah kebijakan anggaran yang berfokus pada efisiensi belanja, penguatan program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin pada 2027 ditargetkan mencapai Rp 2,36 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,40 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 43,06 miliar.
Askolani berharap RAPBD tersebut dapat dibahas bersama DPRD secara optimal agar anggaran yang disusun dapat dialokasikan sesuai kebutuhan dan sasaran pembangunan daerah.
Pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut dalam rapat paripurna pada Senin (16/11/2026). Agenda berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan anggaran tersebut.
Melalui rangkaian pembahasan itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
