Bapenda dan Kejati Gorontalo Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Optimalisasi Pendapatan Daerah
WartaCuan.com - Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui koordinasi lintas lembaga. Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk membahas penguatan regulasi dan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejati Gorontalo. Hal itu disampaikannya secara terpisah melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Danial, pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, difokuskan pada konsultasi kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
“Dalam pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, kami melakukan konsultasi terkait penguatan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam konsultasi tersebut adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Danial menjelaskan, pembahasan juga mencakup peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Selain itu, pemerintah daerah turut mengkaji kemungkinan pengembangan kerja sama investasi maupun penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Konsultasi tersebut diharapkan memperkuat landasan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan,” timpalnya menutup.
Ia menambahkan, setiap rencana pengembangan investasi dan penyertaan modal daerah tetap harus mempertimbangkan kelayakan usaha, kapasitas keuangan daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Selain itu, turut dibahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, termasuk peluang pengembangan kerja sama investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Danial.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kebijakan pengelolaan pendapatan daerah semakin kuat dan mampu membuka peluang pengembangan sumber penerimaan baru secara berkelanjutan.
