Pengamat Soroti Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Terbaru, Ketimpangan Daerah Jadi Masalah
WartaCuan.com - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru masih menyisakan persoalan ketimpangan upah antardaerah. Meskipun regulasi baru telah memasukkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan, penentuan kenaikan upah masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Arif menjelaskan, formula pengupahan dalam aturan terbaru memang mengalami penyesuaian dibandingkan ketentuan sebelumnya. Salah satu perubahan yang diperhatikan adalah adanya tambahan pertimbangan KHL, termasuk pengukuran kebutuhan hidup layak hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Meski terdapat penyesuaian, menurut Arif, pendekatan utama dalam menentukan kenaikan upah masih berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan produktivitas masing-masing wilayah.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi mempertahankan kesenjangan upah antara daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi berbeda. Sebagai contoh, ia membandingkan upah di Yogyakarta yang berada di kisaran Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif menilai perbedaan besaran upah tersebut tidak selalu mencerminkan perbedaan kebutuhan hidup pekerja. Buruh di daerah dengan upah minimum lebih rendah tetap harus memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, serta pengeluaran sehari-hari lainnya.
Karena itu, ia berpandangan bahwa kebijakan pengupahan seharusnya tidak semata-mata mempertimbangkan kemampuan ekonomi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Aspek pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial juga perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan upah.
Arif juga mengingatkan agar rendahnya upah di suatu daerah tidak terus dijadikan keunggulan untuk menarik investasi. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain itu, Arif menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam mengawal penetapan upah minimum. Upah minimum semestinya berfungsi sebagai batas perlindungan bagi pekerja, bukan dijadikan patokan tunggal untuk membayar seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, pengalaman, dan kompetensi masing-masing.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
Sebagai informasi, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Serikat buruh sebelumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang.
Proses revisi tersebut harus diselesaikan paling lambat Oktober 2026. Adapun UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Dengan diterbitkannya regulasi baru tersebut, pembahasan mengenai sistem pengupahan, perlindungan pekerja, serta pemerataan kesejahteraan buruh kembali menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.
