Prabowo Soroti Keuntungan Pengelolaan SDA Indonesia yang Dibawa ke Luar Negeri
WartaCuan.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik sejumlah pihak yang telah memperoleh fasilitas dan izin usaha dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam Indonesia, tetapi justru membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar hasil pengelolaan kekayaan alam dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung pemberian sejumlah izin dan hak pengelolaan kepada pelaku usaha, mulai dari hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Namun, kemudahan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan harapan agar keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dinikmati di dalam negeri.
Prabowo juga menyinggung sikap bangsa Indonesia yang dinilainya terlalu mudah memberikan fasilitas kepada pihak yang mengajukan permohonan izin usaha.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pemberian izin pengelolaan usaha tersebut bahkan dapat berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Menurut Prabowo, para pemohon izin kerap menggunakan status sebagai warga negara Indonesia ketika mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut mengajak kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk ikut mengawasi persoalan pengelolaan kekayaan alam nasional. Ia berpendapat, para tokoh organisasi tersebut mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat menyaksikan secara langsung kondisi yang terjadi.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan pemerintah sedang berupaya membenahi berbagai mekanisme yang dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi kekayaan nasional sehingga pemanfaatannya dapat memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
