Minggu, 01 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Beranda › Daerah
Daerah

Pemerintah Kucurkan Rp200 Miliar untuk Karhutla Sumsel, Ini Rincian Penerima Bantuan

✍️ Fajar Hidayat 🕒 27 Oct 2026 👁️ 10x dibaca
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026)
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026) Foto: Kemenhut RI

WartaCuan.com - Pemerintah pusat mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota guna memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak asap.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan tahap pertama disalurkan pada September 2026, sedangkan tahap kedua diberikan pada pekan sebelumnya. Hal itu disampaikannya seusai rapat terbatas di Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026).

"Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah, termasuk Sumsel," kata Raja Juli.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan meminta pemerintah pusat maupun daerah mengoptimalkan pemadaman serta penanggulangan dampak asap.

"Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, benar-benar concern, benar-benar memperhatikan secara khusus persoalan karhutla ini," katanya.

Menurut Raja Juli, perhatian tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran dan bantuan operasional untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

"Termasuk di antaranya adalah pemberian bantuan presiden (Banpres) tahap satu maupun tahap dua. Tahap satu sudah dilakukan pada bulan September yang lalu dan tahap dua dilakukan pada minggu yang lalu," ujarnya.

Rincian pembagian Banpres karhutla Rp200 miliar

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan, total bantuan Rp200 miliar dibagi menjadi dua tahap, masing-masing senilai Rp100 miliar.

Pada tahap pertama, bantuan dialokasikan kepada lima pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: Rp30 miliar

  • Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI): Rp20 miliar

  • Kabupaten Musi Banyuasin (Muba): Rp20 miliar

  • Kabupaten Ogan Ilir: Rp15 miliar

  • Kabupaten Banyuasin: Rp15 miliar

Sementara itu, bantuan tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memperoleh alokasi Rp10 miliar.

Penerima bantuan tahap kedua terdiri atas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

"Yang baru ini atas upaya Pak Menteri kepada Presiden sehingga ada 10 kabupaten/kota yang masing-masing dapat Rp10 miliar," kata Deru.

Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mencegah dan memadamkan kebakaran serta menangani dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain dukungan anggaran, Raja Juli menyampaikan bahwa penanganan karhutla juga diperkuat melalui pengiriman peralatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penggunaan dry ice, dan pengerahan personel gabungan.

Muratara, Lubuklinggau, dan Pagar Alam masih diusulkan

Sebanyak 15 pemerintah daerah tercatat sebagai penerima bantuan dalam dua tahap tersebut. Adapun tiga wilayah lainnya masih diusulkan untuk memperoleh dukungan anggaran, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam.

Herman Deru mengatakan, usulan bantuan untuk ketiga wilayah itu telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Tambahan dukungan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla.

"Kita berupaya memastikan penggunaan dana bantuan dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," katanya.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, pengawasan dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Deru juga berharap aparat penegak hukum turut mengawasi pemanfaatan dana agar terhindar dari potensi penyalahgunaan.

Pemprov Sumsel pertimbangkan modifikasi cuaca

Selain mengandalkan bantuan anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan dry ice untuk membantu mengatasi kabut asap.

Menurut Deru, upaya penyemaian awan tersebut dirasakan manfaatnya ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Dampak pelaksanaan dry ice tersebut dirasakan langsung ketika kabut asap menyelimuti wilayah Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.

Pemprov Sumsel masih membuka kemungkinan untuk kembali melaksanakan penyemaian awan apabila kondisi asap memburuk atau belum terkendali.

"Karena kemarin slotnya 10 hari, kita tetap juga akan merefokuskan anggaran untuk dapat melakukan dry ice jika suasana asap masih belum terkendali. Kita tetap akan menggunakan dry ice," kata Deru.

Di sisi lain, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Sumsel mulai berubah setelah hujan turun. Deru juga menyebutkan bahwa jumlah titik panas atau hotspot menurun berdasarkan laporan yang diterimanya.

"Alhamdulillah, ini sudah hujan. Tadi berdasarkan laporan yang ada titik hotspot tinggal dua," ujarnya.

FH
Fajar HidayatRedaktur
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update