Wamendagri Minta Pemda Perkuat Pengawasan untuk Cegah Korupsi
WartaCuan.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi. Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban, termasuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan secara terukur.
Arahan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Banten, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat itu, Wiyagus mengingatkan kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, agar memahami peraturan perundang-undangan dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menilai pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan pengelolaan pemerintahan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta kepala daerah memanfaatkan hasil pemeriksaan serta rekomendasi lembaga pengawasan sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola, termasuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dari mulai perencanaan sampai dengan tindak lanjut terkait temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini tolong manfaatkan betul,” ujar Wiyagus.
Menurut Wiyagus, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan edukasi. Pengawasan perlu mencakup pemeriksaan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran agar potensi penyimpangan dapat diketahui lebih dini dan segera diperbaiki.
Wamendagri tekankan integritas dan kapasitas kepala daerah
Selain sistem pengawasan, Wiyagus menekankan pentingnya integritas kepala daerah dalam menjalankan kewenangan. Ia meminta para pemimpin daerah terus meningkatkan kapasitas, memahami pengelolaan keuangan, serta menjaga hubungan profesional dengan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum.
“Kalau kita sudah punya integritas, sebenarnya semuanya selesai. Orang yang punya integritas, dia akan terus belajar, memperbarui kemampuan diri, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita menjaga hubungan dengan lembaga, aparat penegak hukum. Apa pun bisa dipelajari,” tegasnya.
Wiyagus juga mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, APIP perlu dilibatkan sebagai mitra pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekeliruan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Pelibatan sejak awal diharapkan memungkinkan pemerintah daerah melakukan koreksi sebelum kesalahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pemda diminta susun rencana aksi tindak lanjut pemeriksaan
Wiyagus selanjutnya meminta pemerintah daerah menyusun rencana aksi berdasarkan hasil pemeriksaan. Rencana tersebut harus memuat langkah perbaikan yang jelas dan terukur, serta dilengkapi pemantauan berkala untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti.
Ia turut menyoroti pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya pemerintahan yang akuntabel. Kepala daerah, menurutnya, perlu terbuka terhadap pengawasan dan mengendalikan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
“Harus memberikan keteladanan kepada perangkatnya. Kemudian juga bukan hanya keteladanan, tetapi berani membuka proses, menerima pengawasan, kemudian juga mengendalikan conflict of interest,” tandas Wiyagus.
Melalui koordinasi tersebut, Wiyagus berharap pemerintah daerah memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang efektif diharapkan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
