PBB Peringatkan AI Bisa Perlebar Kesenjangan Digital Negara Maju dan Berkembang
WartaCuan.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, PBB menekankan perlunya pengawasan dan pertanggungjawaban yang seimbang dengan upaya mendorong inovasi teknologi.
Isu ini menjadi perhatian dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2026. Meski AI dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan, negara-negara masih memiliki pandangan berbeda mengenai cara mengawasi risikonya dan memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan AI dapat membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan dan penelitian ilmiah.
"AI memang merupakan pengubah permainan, dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kehidupan," ujar Guterres dikutip dari UN News, Jumat (23/10/2026).
Namun, menurut PBB, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan langkah pencegahan terhadap dampak negatif. Tanpa pengamanan yang memadai, penggunaan AI dapat memicu kehilangan pekerjaan, memperdalam kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi.
PBB dorong inovasi disertai pengawasan
Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menegaskan bahwa upaya mengelola risiko AI tidak seharusnya menutup ruang bagi inovasi. Meski demikian, aturan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut.
"AI dapat menjadi akselerator yang kuat bagi kemajuan manusia; oleh karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi," kata Rahman.
Pandangan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi berbagai negara dalam merumuskan kebijakan AI. Pemerintah perlu membuka peluang pengembangan teknologi sekaligus memastikan penggunaannya berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.
Guterres menilai persoalan mendasar bukan terletak pada teknologi AI itu sendiri, melainkan pada lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penerapannya.
"Bahayanya bukanlah teknologi. Bahayanya adalah teknologi tanpa akuntabilitas, kemampuan tanpa pengawasan. Pengambilan keputusan tanpa transparansi," pungkasnya.
Berbagai negara usulkan pendekatan pengelolaan AI
Dalam pembahasan di PBB, sejumlah negara menyampaikan pendekatan berbeda untuk menghadapi perkembangan AI.
Swiss menekankan pentingnya regulasi yang dapat membangun kepercayaan publik tanpa menghambat manfaat teknologi. Jepang mendorong kerja sama untuk memastikan keamanan AI mutakhir, sedangkan Arab Saudi menyoroti pentingnya etika dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Singapura turut mendorong pengujian teknologi, penguatan kepercayaan, serta pelaporan insiden lintas negara. Negara tersebut juga mengingatkan risiko yang muncul seiring meningkatnya kemampuan sistem AI untuk beroperasi secara otonom.
Perbedaan pendekatan itu menunjukkan bahwa tata kelola AI tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi, tetapi juga mencakup keamanan, transparansi, etika, dan koordinasi antarnegara.
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerataan akses dan manfaat AI menjadi salah satu isu penting. Tanpa dukungan kebijakan dan pengawasan yang memadai, kemajuan teknologi berisiko memberikan keuntungan lebih besar kepada negara yang telah memiliki infrastruktur dan kapasitas digital lebih kuat.
Peringatan PBB tersebut menegaskan pentingnya tata kelola AI yang mampu menjaga ruang inovasi sekaligus mencegah teknologi memperlebar kesenjangan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
