IMF Proyeksikan Ekonomi Asia Melambat ke 4,8 Persen, Indonesia Tetap 5,1 Persen
WartaCuan.com - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Asia tumbuh 4,8 persen pada 2026, lebih rendah dari capaian 5 persen pada 2025. Perlambatan diprediksi berlanjut ke level 4,4 persen pada 2027. Untuk Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan stabil di angka 5,1 persen pada 2026 dan 2027. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Regional Economic Outlook: Asia and Pacific edisi Oktober 2026, yang dikutip Jumat (16/10/2026).
Meski melambat, angka tersebut sebenarnya lebih baik daripada estimasi IMF pada April 2026 yang berada di level 4,4 persen. Proyeksi 2027 pun direvisi naik dari 4,2 persen menjadi 4,4 persen. IMF menilai Asia masih menjadi motor pertumbuhan dunia dengan sumbangan sekitar dua pertiga dari ekonomi global, setelah kawasan ini terbukti tangguh menghadapi guncangan energi, pergeseran pola dagang, dan lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI).
Namun, IMF mengingatkan bahwa ketangguhan itu tidak dinikmati secara merata. Sebagian negara diuntungkan oleh tingginya permintaan produk teknologi, sementara negara lain terbebani kenaikan harga bahan bakar, ongkos transportasi, listrik, dan pupuk. IMF juga menemukan pola pertumbuhan berbentuk huruf K (K-shaped growth) di sejumlah negara Asia, yakni ketika sebagian kelompok dan sektor melaju, sedangkan yang lain tertinggal. Artinya, angka pertumbuhan agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan manfaat. Bagi Indonesia, dampaknya bisa menjalar lewat biaya energi, produksi pertanian, perdagangan regional, investasi teknologi, dan pasar keuangan.
Energi dan Pupuk Tekan Sektor Pertanian
IMF menyoroti dampak konflik Timur Tengah terhadap harga energi dan biaya produksi. Asia dinilai cukup tahan banting padahal kawasan ini boros energi dan sangat bergantung pada bahan bakar impor, terutama dari Timur Tengah. Sejumlah negara meredam gangguan pasokan minyak dengan memakai cadangan, menekan permintaan, mendiversifikasi pemasok, dan beralih ke energi alternatif. China memanfaatkan cadangan minyak dan menekan permintaan, antara lain lewat peningkatan energi terbarukan, sedangkan India dan Jepang mencari pasokan alternatif.
Meski begitu, harga minyak diperkirakan tetap tinggi dan bergejolak lebih lama dari dugaan sebelumnya, sementara kemampuan adaptasi negara punya batas, termasuk lamanya cadangan minyak bisa dipakai. IMF secara khusus menyebut Indonesia, Kamboja, dan Nepal sebagai negara dengan sektor pertanian besar yang menghadapi lonjakan biaya akibat naiknya harga energi dan pupuk. Kenaikan itu mengerek biaya usaha tani, menurunkan hasil panen, dan membebani produksi.
Negara berpendapatan rendah dan negara kepulauan Pasifik merasakan tekanan lebih berat karena kenaikan harga bahan bakar menambah beban biaya hidup yang sudah menumpuk. Solar vital bagi pembangkit listrik di negara berpendapatan rendah, sedangkan avtur penting bagi transportasi udara di kepulauan Pasifik. Beberapa pemerintah menggunakan subsidi dan pembatasan harga bahan bakar untuk melindungi rumah tangga dan dunia usaha, tetapi IMF mengingatkan dukungan fiskal yang luas dan tidak terarah justru menambah beban keuangan negara.
AI Jadi Penopang Pertumbuhan, Risiko Tetap Mengintai
Di tengah tekanan energi, lonjakan permintaan global terkait AI menopang pertumbuhan sejumlah ekonomi Asia. Permintaan semikonduktor kelas atas, komponen teknologi, dan infrastruktur AI mendorong ekspor serta investasi, khususnya di negara yang terhubung dalam rantai pasok teknologi. China, India, Jepang, Indonesia, dan Malaysia disebut mengalami investasi pembangunan pusat data, yang turut meningkatkan permintaan barang antara dari pemasok regional seperti Thailand dan Vietnam.
Meski demikian, IMF menegaskan besaran investasi AI dan dampak jangka panjangnya masih belum pasti. Koreksi investasi atau valuasi aset terkait AI berpotensi memicu penurunan investasi dan gejolak pasar keuangan, risiko yang relevan bagi Asia karena perannya yang besar dalam produksi teknologi global. Pembangunan infrastruktur AI juga menuntut lebih banyak air, listrik, dan kapasitas jaringan listrik.
Di pasar tenaga kerja, analisis jutaan iklan lowongan kerja daring di Asia menunjukkan permintaan pemberi kerja turun hingga 10 persen pada pekerjaan yang lebih terpapar AI. Penurunan itu disebut sudah stabil meski kemampuan AI terus berkembang. Perusahaan kini makin mencari pekerja yang mampu memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari menyusun prompt hingga menghubungkan AI dengan data dan keahlian di tempat kerja. IMF menyimpulkan AI lebih banyak mengubah karakter pekerjaan ketimbang menghapusnya; pekerjaan berbasis pengetahuan tetap dibutuhkan, tetapi keterampilannya bergeser.
Perdagangan Intra-Asia Kuat, Dampak Ekspor China Beragam
Perdagangan antarnegara Asia tetap kuat meski perdagangan dengan Amerika Serikat melemah. Ekspor, termasuk produk nonteknologi, masih tumbuh, dan perdagangan intra-Asia meningkat di tengah tarif serta pembatasan dagang yang mengganggu rantai pasok global. Pemerintah di kawasan juga terus memperdalam integrasi lewat perjanjian dagang regional.
Namun, naiknya ekspor China berdampak berbeda bagi mitra dagangnya. Impor barang jadi dari China dapat menekan laba dan produksi perusahaan lokal yang bersaing langsung, sedangkan perusahaan pengguna barang antara asal China bisa menikmati input yang lebih murah. IMF memperkirakan kenaikan ekspor China ke Asia sebanding dengan lonjakan pascapandemi Covid-19 dapat menurunkan produksi industri negara mitra sekitar 0,8 persen setelah tiga tahun lewat persaingan barang jadi. Di sisi lain, ketersediaan input antara yang lebih besar dapat mengerek produksi industri sekitar 0,8 persen setelah empat tahun. Kekuatan kedua saluran ini berbeda sesuai posisi tiap negara dalam rantai nilai regional. Bagi Indonesia, hubungan dagang dengan China berarti persaingan dengan barang jadi impor sekaligus peluang input produksi yang lebih murah, dengan dampak bersih yang bergantung pada struktur industri dan keterkaitan dengan rantai pasok regional.
Imbal Hasil Obligasi dan Volatilitas Nilai Tukar
IMF juga mewaspadai kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah global. Kenaikan di negara maju dapat merambat ke pasar obligasi Asia dan menaikkan biaya pembiayaan pemerintah, padahal kebutuhan pinjaman dan utang publik di banyak negara kawasan masih tinggi. Pengetatan kondisi keuangan secara mendadak dapat memperberat posisi fiskal lewat naiknya beban bayar utang. Tekanan belanja pun meningkat akibat populasi menua, kebutuhan pertahanan, dan bunga utang. Banyak negara sudah menekan defisit, tetapi sebagian menunda konsolidasi fiskal karena kebutuhan belanja bertambah.
Arus modal dan nilai tukar sejumlah negara berkembang Asia menjadi lebih bergejolak setelah guncangan energi 2026. Indonesia, bersama India, Thailand, dan Filipina, mengalami tekanan depresiasi, meski sebagian mereda dalam beberapa bulan terakhir hingga periode pengamatan laporan. Ketidakpastian arah kebijakan moneter AS, perubahan premi risiko akibat ketegangan geopolitik, dan persepsi investor terhadap negara pengimpor minyak turut menjaga volatilitas.
Tantangan Lapangan Kerja dan Rekomendasi Kebijakan
Secara struktural, Asia diperkirakan harus menciptakan hampir 150 juta pekerjaan dalam satu dekade ke depan. Kebutuhan ini muncul ketika manufaktur, yang dulu menjadi sumber utama lapangan kerja, makin padat modal, sehingga pekerjaan berbasis pengetahuan di sektor jasa kian dibutuhkan. Di saat yang sama, AI mengubah keterampilan yang dicari perusahaan. IMF menilai pemerintah perlu menjawab bagaimana menciptakan lapangan kerja saat AI mengubah industri yang paling produktif menyerap tenaga kerja, serta pendidikan seperti apa yang dibutuhkan generasi muda.
Untuk mempertahankan pertumbuhan dan membangun ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif, IMF menekankan reformasi pasar tenaga kerja, penguatan jaring pengaman sosial, integrasi perdagangan jasa, investasi infrastruktur digital dan keterampilan, serta peningkatan ketahanan energi. Kebijakan moneter disarankan tetap fokus pada stabilitas harga dan responsif terhadap tekanan inflasi yang makin persisten, sedangkan kebijakan fiskal perlu menjaga keberlanjutan anggaran sambil melindungi rumah tangga rentan. IMF menilai dukungan fiskal yang terarah dan dibatasi waktunya lebih baik daripada subsidi bahan bakar luas atau pengendalian harga umum, karena kebijakan yang terlalu luas berbiaya lebih besar serta melemahkan sinyal harga dan insentif menghemat konsumsi.
