Bupati Gowa Darmawangsyah Muin Prioritaskan Utang Daerah dan Hak ASN
WartaCuan.com - Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menetapkan penyelesaian utang daerah, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan anggaran pembangunan sebagai prioritas setelah resmi dilantik untuk melanjutkan masa jabatan 2025–2030.
Prioritas tersebut dijalankan di tengah kondisi Kabupaten Gowa yang tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Situasi ini menyusul persoalan internal pemerintahan sebelumnya yang berdampak pada tata kelola keuangan daerah dan keterlambatan pembayaran sejumlah hak pegawai.
Darmawangsyah dilantik Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, pembenahan internal pemerintahan dan penataan keuangan daerah telah dimulai sejak dirinya menerima surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. Langkah tersebut akan terus dilanjutkan setelah resmi menjabat sebagai bupati definitif.
“Setelah definitif ini, kita fokus ke program. Tahun ini kita akan menyelesaikan persoalan internal ASN maupun persoalan anggaran, terutama kewajiban APBD kepada pihak ketiga,” kata Darmawansyah Muin melalui rilis resmi Humas Pemkab Gowa.
Utang Daerah dan Hak Pegawai Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Gowa akan memusatkan perhatian pada penyelesaian kewajiban keuangan yang belum dituntaskan. Hal itu mencakup pembayaran gaji, honorarium, serta hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Darmawangsyah menyampaikan, upaya penanganan persoalan keuangan daerah mulai memperlihatkan kemajuan. Pemerintah kabupaten kini berupaya menyelesaikan kewajiban yang berpengaruh langsung terhadap ASN dan masyarakat.
“Alhamdulillah, utang 2025 dan 2026 sudah mulai terurai. Tahun ini kita fokus menyelesaikan persoalan keuangan yang berdampak langsung kepada ASN maupun masyarakat umum,” kata Darmawangsyah Muin.
Selain menuntaskan kewajiban keuangan, Pemkab Gowa juga mempercepat proses penyusunan dan penetapan APBD pokok. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi pemerintah kabupaten.
Darmawangsyah berharap dukungan DPRD dapat mempercepat penetapan anggaran sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan bisa segera dimulai.
“Saya berharap DPRD mendukung seluruh program agar APBD pokok kita bisa menjadi yang tercepat di Sulawesi Selatan,” kata Darmawansyah Muin.
Gubernur Sulsel Tekankan Koordinasi Pemerintahan
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap Darmawangsyah dapat menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, termasuk menyelesaikan kewajiban pemerintahan melalui koordinasi yang kuat bersama pemerintah provinsi.
Ia juga mengimbau bupati yang baru dilantik untuk merangkul seluruh pihak guna menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Manfaatkan setiap waktu untuk pelayanan masyarakat dan menyelesaikan kewajiban. Kami di Pemprov Sulsel akan selalu hadir untuk mendukung. Rangkul kembali semua pihak dan jaga koordinasi agar berjalan lancar,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelumnya, konflik politik di Kabupaten Gowa yang berujung pada pemakzulan Husniah Talenrang dari jabatan bupati disebut turut memengaruhi jalannya pemerintahan daerah.
Persoalan internal yang berlangsung berkepanjangan berdampak pada pengelolaan anggaran hingga Kabupaten Gowa tidak memiliki APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran gaji ASN dan pegawai non-ASN.
Di bawah kepemimpinan bupati definitif, penyelesaian kewajiban keuangan, pemulihan koordinasi antarunsur pemerintahan, serta percepatan program pembangunan menjadi sejumlah agenda yang akan ditangani Pemkab Gowa.
