Minggu, 01 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Beranda › Nasional
Nasional

Bahlil Ungkap Penyebab BBM Sempat Langka di Bali, Kapal Pasokan Terlambat

✍️ Fajar Hidayat 🕒 23 Oct 2026 👁️ 12x dibaca
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantornya, Jumat (23/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantornya, Jumat (23/10/2026). Foto: KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU

WartaCuan.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Bali disebabkan keterlambatan distribusi pasokan dari Jawa Timur, bukan karena stok nasional kosong.

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Bahlil menjelaskan kapal pengangkut BBM yang seharusnya tiba pada pagi hari baru sampai pada malam hari.

"Izin kami laporkan kejadian kemarin di Bali itu sesungguhnya yang terjadi adalah bukan persoalan cadangan nasionalnya, tetapi distribusi dari Jawa Timur ke Bali itu yang terlambat kapal kurang lebih sekitar, harusnya masuk 05.30 pagi, masuknya malam," ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).

Bahlil menyebut kondisi pasokan BBM di Bali berangsur membaik. Ia menyatakan stok BBM di wilayah tersebut telah mencukupi kebutuhan untuk 12 hari ke depan berdasarkan kondisi yang dilaporkannya hingga Rabu (21/10/2026).

Prabowo minta kontrak pasokan diperiksa

Setelah mendengarkan laporan Bahlil, Prabowo menegaskan bahwa persoalan BBM di Bali berkaitan dengan keterlambatan pasokan dan distribusi, bukan ketiadaan stok.

Presiden kemudian meminta Menteri ESDM, Direktur Utama Pertamina, Danantara, serta badan usaha milik negara (BUMN) terkait memeriksa kembali kontrak-kontrak yang berhubungan dengan pasokan minyak.

"Yang tadi kita alami di Bali keterlambatan pasokan minyak ya, bukan karena stoknya enggak ada, karena distribusinya. Jadi saya perintahkan Menteri ESDM, saya perintahkan Dirut Pertamina ya, saya perintahkan Danantara, kemudian BUMN-BUMN yang ada itu untuk memeriksa lagi kontrak-kontrak itu," kata dia.

Pemeriksaan tersebut diminta untuk memastikan rantai pasokan berjalan dengan baik dan gangguan distribusi serupa dapat diantisipasi.

Stok BBM nasional disebut masih aman

Selain menjelaskan situasi di Bali, Bahlil menyampaikan bahwa persediaan BBM nasional secara umum masih berada dalam kondisi aman. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan distribusi di sejumlah wilayah akibat kondisi geografis dan cuaca.

Pendangkalan sungai di beberapa daerah, termasuk Kalimantan, Papua, dan Asmat, disebut dapat menghambat pengiriman BBM. Kondisi tersebut membuat jalur distribusi yang sebelumnya dapat ditempuh melalui laut harus dialihkan melalui jalur darat.

"Yang tadinya bisa lewat laut, sekarang kita harus putar lewat darat. Jadi secara umum untuk stok nasional kita insya Allah aman di atas rata-rata. elpiji juga di atas rata-rata 13 hari, yang lainnya di atas 20 hari," ucap dia.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional tidak selalu berarti distribusi ke setiap wilayah berlangsung tanpa hambatan. Gangguan transportasi dan perubahan jalur pengiriman tetap dapat memengaruhi pasokan di tingkat daerah.

Pemerintah ubah skema pengadaan energi

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melaporkan perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji. Menurut dia, peraturan presiden terkait pengadaan tersebut telah ditandatangani, dengan mekanisme pengadaan langsung antarpemerintah atau government-to-government (G to G) melalui badan layanan umum (BLU).

"Perpres sudah ditandatangani untuk pengadaan seluruh crude, BBM, dan elpiji akan dilakukan langsung secara G to G lewat BLU. Untuk solar, Bapak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar 48. Solar CN 51 kita masih sebagian melakukan impor," sambung Bahlil.

Bahlil menyatakan bahwa impor solar jenis CN 48 sudah tidak dilakukan, sedangkan solar CN 51 masih sebagian dipenuhi melalui impor.

Laporan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai ketahanan pasokan energi, termasuk upaya memastikan ketersediaan BBM dan kelancaran distribusi di berbagai daerah Indonesia.

FH
Fajar HidayatRedaktur
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update