Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Beranda › Daerah
Daerah

Pemkab Morowali dan Pemprov Sulteng Perkuat Pengawasan Pajak untuk Dongkrak PAD

✍️ Fajar Hidayat 🕒 17 Nov 2026 👁️ 4x dibaca
Perkuat Sinergi Optimalisasi PAD, Pemkab Morowali – Pemprov Sulawesi Tengah Gelar Rakor Satgas Daerah
Perkuat Sinergi Optimalisasi PAD, Pemkab Morowali – Pemprov Sulawesi Tengah Gelar Rakor Satgas Daerah Foto: Istimewa

WartaCuan.com - Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pendataan dan pengawasan potensi pajak dari sektor investasi serta industri.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (16/11/2026).

Ketua Tim Satgas Terpadu sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menjadi upaya konkret untuk menggali potensi pajak daerah.

Kegiatan Satgas mencakup pengawasan, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.

"Satgas ini tidak hanya bekerja administratif, tetapi melaksanakan langkah nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah," kata Andi Irman.

Ia menilai pertumbuhan investasi dan industri di Morowali perlu diikuti dengan pengelolaan penerimaan pajak yang lebih optimal. Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Terpadu menetapkan empat sektor sebagai prioritas pengawasan dan optimalisasi pajak di Morowali. Keempatnya meliputi Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk Pajak Air Permukaan, pendataan dan verifikasi akan menyasar perusahaan yang menggunakan sumber air permukaan dalam kegiatan operasionalnya.

Pada sektor PBBKB, pengawasan diarahkan pada aktivitas penjualan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk memastikan kepatuhan pihak yang bertugas memungut pajak.

Sementara itu, pendataan Pajak Alat Berat dilakukan dengan menginventarisasi alat berat yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh perusahaan. Adapun untuk PKB dan BBNKB, Satgas akan mendata kendaraan operasional perusahaan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Andi Irman menegaskan bahwa tugas Satgas bukan sekadar mengejar pembayaran pajak. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberikan kepastian hukum, serta memastikan penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan daerah.

"Keberhasilan Satgas tidak diukur dari banyaknya rapat atau kunjungan lapangan, tetapi dari hasil nyata, yakni mampu mengidentifikasi potensi yang belum tergarap, menyelesaikan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Sulteng," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Afridin. Hadir pula Kepala Bapenda Kabupaten Morowali Hamlin, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, serta pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Afridin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bapenda Sulawesi Tengah untuk memperkuat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Ia menyebut koordinasi tersebut penting untuk menyatukan pemahaman dan mempererat kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Afridin juga menyoroti perkembangan investasi, industri pertambangan, pengolahan mineral, perdagangan, dan jasa di Morowali yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, ia mendorong penguatan empat aspek, yakni integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sinergi antarpemerintahan, peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan pelayanan, serta optimalisasi pajak secara adil sesuai regulasi tanpa mengabaikan iklim investasi.

Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan langkah kerja yang konkret, menyepakati pembagian tugas, dan menyusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

FH
Fajar HidayatRedaktur
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update