KPK Periksa Internal soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap HGB ATR/BPN
WartaCuan.com - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan internal untuk menelusuri dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan kedua unsur pengawas internal tersebut. Menurut dia, KPK menghormati proses pemeriksaan yang bertujuan mengonfirmasi informasi mengenai dugaan kebocoran dokumen perkara.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan informasi yang ditemukan selama proses penyelidikan tertutup hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Di tengah pemeriksaan internal, KPK tetap melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Penyidik saat ini memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri sumber dana yang berkaitan dengan pengurusan HGB.
Taufik mengungkapkan, penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aliran uang terkait pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Selain itu, aliran dana tersebut juga diduga berhubungan dengan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pegawai internal terkait dugaan kebocoran dokumen masih berlangsung. Pemeriksaan oleh Inspektorat dan Dewas tersebut disebut menjadi bagian dari mekanisme pengujian dan pengawasan internal lembaga.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan sebagaimana mestinya. Langkah itu juga dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Sementara itu, Budi memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti tambahan untuk memperkuat penanganan perkara tersebut.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.
