Agung Firman Sampurna Sebut Kuota Haji Bukan Aset Negara, Ini Penjelasannya di Sidang Yaqut
WartaCuan.com - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menyatakan bahwa kuota haji bukan merupakan aset maupun barang milik negara. Ia juga berpandangan bahwa ketidaksesuaian distribusi kuota haji tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
Pandangan tersebut disampaikan Agung ketika hadir sebagai ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya, Agung menilai persoalan pembagian kuota haji yang tidak sesuai ketentuan berkaitan dengan aspek legalitas dan administrasi pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pengurangan kekayaan negara.
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Ia menjelaskan bahwa definisi kerugian negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kekurangan uang, surat berharga, maupun barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan ketentuan itu, Agung berpendapat bahwa kesalahan administratif dalam pembagian kuota tidak cukup untuk membuktikan kerugian keuangan negara apabila tidak disertai berkurangnya kekayaan negara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hukum dalam proses penetapan maupun distribusi kuota tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Namun, unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui fakta dan perhitungan, bukan hanya berdasarkan asumsi.
Kuota haji dinilai bukan barang milik negara
Agung juga menjelaskan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan antarkedua negara.
Pemerintah Indonesia memang memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian kuota tersebut. Akan tetapi, kewenangan administratif itu tidak serta-merta menjadikan kuota haji sebagai aset yang dimiliki negara.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia mengacu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aturan tersebut, barang milik negara merupakan barang yang diperoleh melalui pembelian menggunakan APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak termasuk dalam kategori tersebut karena tidak diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak tercatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Penyelenggaraan ibadah haji tetap masuk lingkup keuangan negara
Lebih lanjut, Agung membedakan antara kuota haji dan aktivitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyebut kegiatan penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi status tersebut tidak berlaku terhadap kuotanya.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Selain itu, Agung memberikan penjelasan mengenai status dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan titipan milik jemaah dan bukan pendapatan negara. Pengelolaan oleh BPKH tidak mengubah status kepemilikan dana yang tetap berada pada jemaah.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Pendapat tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurutnya, ketentuan itu mengatur bahwa dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji bersumber dari jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.
Dalam pencatatan keuangan BPKH, dana tersebut juga ditempatkan sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai komponen yang menambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK dakwakan kerugian negara Rp622,09 miliar
Keterangan Agung dalam persidangan menyoroti perbedaan antara kewenangan pemerintah mengatur distribusi kuota, status kepemilikan dana jemaah, dan pembuktian unsur kerugian keuangan negara.
Kesaksian tersebut menjadi bagian dari argumentasi tim kuasa hukum Yaqut dalam menanggapi konstruksi kerugian negara pada perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.
Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK menduga pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar.
Angka tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara terkait kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Kerugian yang didakwakan KPK terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 yang mencapai Rp143,92 miliar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara ini masih menjadi proses pembuktian di pengadilan. Keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim bersama alat bukti dan keterangan lainnya sebelum menjatuhkan putusan.
