Kasus KUR BNI Jember Berawal dari Laporan Internal ke Kejati Jatim
WARTACUAN.COM — Perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI Cabang Jember merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya disampaikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kepada aparat penegak hukum.
BNI menegaskan bahwa perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan internal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR.
Temuan tersebut kemudian dilaporkan perseroan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 1 April 2024.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, laporan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang ditemukan melalui mekanisme pengawasan internal.
"Perkembangan penanganan perkara saat ini menunjukkan bahwa laporan BNI terus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. BNI sejak awal mendukung proses penyidikan dan bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta dokumen yang diperlukan sesuai kewenangan penyidik," ujar Okki.
Sebelum perkara dilaporkan kepada aparat penegak hukum, BNI telah melakukan pemeriksaan internal terhadap indikasi pelanggaran yang ditemukan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, perusahaan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pegawai yang dinyatakan melakukan pelanggaran, termasuk pemutusan hubungan kerja.
Okki menegaskan bahwa BNI menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap tindakan fraud dalam kegiatan operasional perbankan.
"BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap fraud. Setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sementara proses hukum tetap kami dukung secara objektif dan transparan," katanya.
BNI juga menghormati pengembangan penyidikan, termasuk penetapan tersangka berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan aparat penegak hukum.
Sejalan dengan proses hukum, BNI memperkuat tata kelola pembiayaan KUR melalui analisis kredit secara langsung kepada calon debitur tanpa melibatkan Collection Agent.
Langkah lainnya mencakup penguatan verifikasi identitas dan kegiatan usaha, penerapan pembiayaan berbasis ekosistem, pembatasan radius untuk mendukung proses Know Your Customer (KYC), serta digitalisasi proses kredit.
Monitoring dan audit berkala juga dilakukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
BNI menegaskan akan terus mendukung proses hukum sekaligus menjaga kualitas penyaluran KUR sebagai program pembiayaan pemerintah.

