Empat Tahun UU PDP, Indonesia Belum Punya Lembaga Pengawas Data Pribadi

WartaCuan.com - Empat tahun setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, Indonesia masih belum memiliki lembaga khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi. Padahal, masa transisi selama dua tahun yang diberikan undang-undang telah berakhir pada Oktober 2024.

Belum terbentuknya lembaga tersebut kembali menjadi sorotan setelah insiden akses ilegal terhadap data pelanggan Fore Coffee. Pada 28 Oktober 2026, perusahaan mengonfirmasi adanya akses tanpa izin ke salah satu platform pengelolaan data pelanggan.

Berdasarkan investigasi awal, sekitar 5,7 juta akun berpotensi terdampak. Informasi yang mungkin terekspos meliputi nama, nomor telepon, alamat email, hingga riwayat pembelian. Fore menyatakan telah mengamankan sistem, melakukan perbaikan, serta melaporkan insiden tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Komdigi kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran dan tanggung jawab pihak terkait. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Aktivitas sederhana seperti membeli kopi dapat menghasilkan jejak informasi yang tersimpan dalam sistem digital. Ketika sistem keamanan mengalami gangguan, dampaknya bisa menjangkau jutaan pengguna. Karena itu, persoalan perlindungan data tidak cukup diserahkan kepada perusahaan pengelola informasi. Negara juga harus memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya dan hak masyarakat terlindungi.

Mandat UU PDP Belum Terwujud

Secara hukum, Indonesia telah memiliki dasar yang mengatur hak warga atas informasi pribadinya. UU PDP memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, mengakses dan memperbaiki informasi, serta meminta penghapusan data sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 mengatur kewajiban pengendali data untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah. Pasal 29 mewajibkan pengendali memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data. Sementara itu, Pasal 58 mengamanatkan pembentukan lembaga yang ditetapkan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas PDP bukan sekadar pilihan pemerintah, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat undang-undang. Tanpa institusi yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, hak-hak yang telah dijamin dalam regulasi berisiko sulit diwujudkan dalam praktik.

Pemikiran Helen Nissenbaum mengenai contextual integrity dapat membantu menjelaskan pentingnya pengawasan tersebut. Menurut konsep ini, privasi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga kesesuaian penggunaan data dengan konteks dan tujuan ketika informasi itu dikumpulkan.

Sebagai contoh, data kesehatan yang diberikan kepada rumah sakit tidak serta-merta dapat digunakan untuk kepentingan pemasaran. Begitu pula informasi kependudukan yang dikumpulkan untuk pelayanan publik tidak semestinya dialihkan ke kepentingan komersial tanpa dasar yang sah.

Di sinilah peran lembaga pengawas menjadi penting, yakni memastikan penggunaan informasi pribadi tetap berada dalam batas yang dibenarkan.

Ketimpangan Kekuasaan dalam Ekonomi Digital

Tantangan perlindungan data semakin besar ketika informasi pribadi menjadi sumber nilai ekonomi. Dalam banyak layanan digital, masyarakat sering dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui persyaratan penggunaan aplikasi atau kehilangan akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

Kondisi tersebut sejalan dengan kritik Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019). Zuboff membahas bagaimana pengalaman manusia dapat diolah menjadi data untuk memprediksi, bahkan memengaruhi perilaku demi kepentingan ekonomi.

Aktivitas sehari-hari, mulai dari berbelanja hingga menggunakan media sosial, menghasilkan jejak digital yang memiliki nilai komersial. Dalam hubungan tersebut, posisi perusahaan pengelola data dan pengguna tidak selalu seimbang.

Perusahaan teknologi memiliki kemampuan mengumpulkan serta menganalisis informasi dalam skala besar. Sebaliknya, pengguna kerap tidak mengetahui secara utuh bagaimana informasi mereka diproses dan dimanfaatkan.

Ketimpangan ini tidak cukup diatasi dengan mendorong peningkatan literasi digital. Negara juga perlu memastikan tanggung jawab perlindungan data tidak hanya dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Perkembangan kecerdasan artifisial turut memperluas tantangan tersebut. Informasi dari berbagai sumber dapat dihubungkan untuk membentuk profil seseorang, memprediksi kebiasaan, hingga memengaruhi keputusan.

Pemikiran Armin Nassehi dalam Patterns: Theory of the Digital Society (2024) relevan untuk memahami perubahan tersebut. Digitalisasi memungkinkan masyarakat dikenali melalui pola-pola yang terbentuk dari pengolahan data.

Ketika informasi pribadi dikelola oleh negara, perusahaan, dan berbagai organisasi, kemampuan mengolah data berkembang semakin cepat. Sementara itu, kemampuan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan informasi tersebut belum tentu sebanding.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan menghentikan perkembangan teknologi, melainkan membangun kapasitas pengawasan yang mampu mengikuti perubahan digital tanpa mengorbankan hak warga.

Belajar dari Singapura dan Inggris

Indonesia sebenarnya tidak harus membangun sistem pengawasan dari awal. Sejumlah negara telah memiliki lembaga khusus dengan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Singapura, misalnya, memiliki Personal Data Protection Commission (PDPC) yang bertugas mengawasi kepatuhan organisasi terhadap aturan perlindungan data pribadi. Lembaga ini memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, memberikan arahan perbaikan, serta menjatuhkan sanksi finansial atas pelanggaran tertentu.

Inggris juga memiliki Information Commissioner's Office (ICO), sebuah otoritas pengawas independen yang menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perlindungan data.

Pengalaman kedua negara tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak harus menjadi penghambat inovasi digital. Kepastian hukum justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam mengelola informasi pribadi.

Bart Cammaerts dan Robin Mansell dalam Digital Platform Policy and Regulation (2020) turut mengingatkan pentingnya menempatkan kepentingan publik sebagai bagian dari pengaturan platform digital, bukan semata-mata mengikuti kepentingan komersial.

Bagi Indonesia, pelajaran utamanya bukan menyalin struktur kelembagaan negara lain secara langsung. Hal yang lebih penting adalah memastikan lembaga pengawas memiliki kredibilitas, kewenangan yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Pemerintah Perlu Menuntaskan Pembentukan Lembaga PDP

Pemerintah telah menunjukkan perkembangan dalam proses pembentukan lembaga pengawas tersebut. Pada 4 November 2026, Komdigi menyatakan rancangan Peraturan Presiden mengenai lembaga PDP telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria pada Juli 2026 menyampaikan bahwa lembaga PDP akan bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komdigi.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena independensi merupakan salah satu aspek utama dalam membangun pengawasan yang kredibel. Terlebih, pengawasan perlindungan data juga mencakup pengelolaan informasi oleh institusi pemerintah sendiri.

Independensi lembaga perlu tercermin dalam kewenangan pemeriksaan, proses pengambilan keputusan, dukungan pembiayaan, hingga mekanisme akuntabilitasnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, tenaga profesional, serta kemampuan untuk melakukan audit kepatuhan. Perlindungan data juga harus diterapkan sejak tahap perancangan layanan digital, bukan baru diperhatikan setelah terjadi kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

Pembentukan lembaga PDP pada akhirnya bukan sekadar menambah institusi negara. Kehadirannya harus memastikan bahwa informasi pribadi yang dipercayakan masyarakat benar-benar dikelola secara bertanggung jawab.

Indonesia telah memiliki undang-undang, pengalaman menghadapi insiden keamanan data, dan rancangan kelembagaan yang sedang diproses. Langkah berikutnya adalah menuntaskan pembentukan lembaga pengawas yang kuat, independen, dan mampu menjalankan mandatnya.

Keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Transformasi digital memang perlu terus dipercepat. Namun, kemajuan teknologi tidak semestinya hanya diukur dari kecanggihan sistem atau besarnya jumlah data yang dikumpulkan. Kemampuan negara melindungi hak masyarakat juga harus menjadi ukuran penting.

Sebab, di balik setiap data digital terdapat manusia dengan kehidupan, kepentingan, dan hak yang wajib dihormati. Yang perlu dilindungi bukan hanya informasi pribadinya, melainkan juga kehidupan orang-orang yang telah mempercayakan informasi tersebut.